Dogiyaipos.com, Den Haag, 15 Maret 2025 – Prevalensi gizi buruk yang terus meningkat di Kabupaten Dogiyai, Papua, semakin mendapat perhatian global. Dalam pertemuan resmi yang digelar hari ini di Universitas Leiden, Belanda, aktivis sosial Dr. Rina Marcellina, bersama akademisi terkemuka Prof. Dr. Thomas W. S. van Kooten, yang selama ini dikenal banyak berbicara tentang kondisi Papua, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama masalah ini adalah kebobrokan struktur pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Keduanya menekankan adanya kemiskinan struktural, kesenjangan dalam distribusi bantuan, dan kebijakan yang tidak kontekstual sebagai akar permasalahan.
Dr. Rina Marcellina menjelaskan bahwa meskipun Dogiyai memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat setempat masih terjerat dalam kemiskinan dan kelaparan yang parah.
“Kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat telah menyebabkan banyak keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk akses terhadap gizi yang memadai,” ujarnya.
Prof. Dr. Thomas W. S. van Kooten, akademisi asal Belanda yang bekerja di Universitas Groningen, turut menyoroti perlunya kerjasama yang lebih baik antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat setempat. Ia menekankan bahwa masalah ini bukan hanya tanggung jawab internasional, melainkan harus ada reformasi sistemik di tingkat lokal dan nasional.
“Bantuan internasional siap digulirkan, tetapi harus ada upaya yang lebih terkoordinasi untuk memastikan bahwa bantuan dapat mencapai mereka yang paling membutuhkan,” ungkapnya.
Laporan terbaru dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), lembaga penelitian kesehatan global yang berbasis di Seattle, AS, mencatatkan bahwa lebih dari 80% anak-anak di Papua mengalami gizi buruk yang belum teratasi. Direktur IHME, Dr. Christopher J.L. Murray, dalam laporannya yang dipublikasikan pada 2024, menyebutkan bahwa kondisi ini mencerminkan kegagalan sistem pemerintahan dalam mengelola distribusi bantuan kesehatan dan sosial, serta belum adanya pemberdayaan pangan lokal yang merata di wilayah-wilayah terpencil.
Menurut Dr. Murray, ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan struktural menjadi faktor utama yang memperburuk masalah gizi buruk di Papua.
“Masalah ini menuntut reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi lokal yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat setempat,” harapnya.
Masalah kesehatan merupakan bagaian dari masalah kehidupan akan kesejahteraan manusia baik itu secara pribadi serta umum. Sehingga pihak kesehatan pula musti menjalankan tugas pemeriksaan dari setiap bidang terhadap masyarakat umum. Dengan tindakan tertentu pasti akan redsh secara perlahan. Selanjutnya kerja sama antar keluarga baik dari segi kesehatan guna tolak ukur akan kepedulian justru meliris dari sepihak pemerintah daerah.
Sekian dan terima kasih dogiyai hidup